KPU Mesuji Hadiri Rakor Divisi Hukum se-Provinsi Lampung
Bandar Lampung, Kamis (12/2/2026) — Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji mengikuti Rapat Koordinasi Divisi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di aula kantor KPU Provinsi Lampung. Rapat ini dihadiri perwakilan dari seluruh KPU kabupaten/kota se-Lampung. Suasana pertemuan berlangsung tertib dan penuh konsentrasi. Agenda ini menjadi ruang konsolidasi bidang hukum dan pengawasan.
Peserta yang hadir terdiri dari Ketua dan Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota. Turut hadir pula Sekretaris atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari masing-masing satuan kerja. Keterlibatan unsur sekretariat dinilai penting dalam mendukung aspek administrasi dan pengawasan. Setiap peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan serius. Koordinasi lintas fungsi menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.
Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi antar-KPU di wilayah Provinsi Lampung. Penyamaan persepsi dinilai krusial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang hukum. Dalam forum ini dibahas sejumlah isu strategis terkait regulasi dan pengawasan internal. Peserta juga diberikan arahan mengenai peningkatan kualitas administrasi hukum. Seluruh pembahasan diarahkan untuk mendukung profesionalitas kelembagaan.
Perwakilan KPU Kabupaten Mesuji dari Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan komitmennya dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya ketelitian dalam setiap proses administrasi dan pengambilan keputusan. “Bidang hukum harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kepastian dan kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya. Ia juga menilai forum ini menjadi sarana berbagi pengalaman antar daerah. Pertukaran informasi tersebut memperkaya perspektif dalam penyelesaian persoalan hukum.
Selain itu, pembahasan turut menyoroti penguatan fungsi pengawasan dalam setiap tahapan kepemiluan. Pengawasan internal dinilai sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi pelanggaran. Standar operasional prosedur kembali ditegaskan agar diterapkan secara konsisten. Peserta sepakat bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas. Komitmen tersebut diteguhkan dalam sesi diskusi yang berlangsung terbuka.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi ini, KPU Kabupaten Mesuji menegaskan kesiapan mendukung penguatan fungsi hukum dan pengawasan. Hasil rapat akan ditindaklanjuti melalui koordinasi internal di tingkat kabupaten. Evaluasi berkala akan dilakukan guna memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan regulasi. Sinergi antar-KPU di Provinsi Lampung diharapkan semakin solid. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
(ali)
