Mesuji, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mesuji pada hari Jumat, 1 Agustus 2025.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Dinas PMD tersebut bertujuan untuk mengoptimalisasi sinergi dan membangun pemahaman bersama dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Koordinasi ini oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Mesuji, Agus Sunanto, M.Pd., sebagai bagian dari upaya KPU untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih, khususnya yang berkaitan dengan data kependudukan di tingkat Desa. Dalam kegiatan ini, Agus Sunanto menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dari instansi teknis yang menangani urusan pemerintahan desa, mengingat sumber utama dinamika data pemilih berasal dari administrasi penduduk yang dikelola Pemerintah Desa.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 16 huruf i Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait guna memperoleh data yang akurat dan mutakhir. Dalam hal ini, Dinas PMD memiliki peran krusial sebagai penghubung antara KPU dan pemerintah desa.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Mesuji, Anwar Pamuji, S.E., menyambut baik inisiatif koordinasi tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung kelancaran pelaksanaan PDPB di wilayah Kabupaten Mesuji. Ia menekankan pentingnya keterpaduan data antara Pemerintah Desa dan Penyelenggara Pemilu untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian data di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Aparatur Pemerintahan Dinas PMD, M. Asyraf, S.H.I., M.M., menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung upaya yang dilakukan oleh KPU Mesuji agar proses Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui koordinasi ini, KPU Mesuji berharap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan tepat sasaran. Kerja sama yang baik antara KPU dan Dinas PMD diharapkan mampu memperkuat Integritas data pemilih menjelang Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

(Hamzali)