Berita Terkini

Mesuji, 25 November 2025. KPU Kabupaten Mesuji menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung pada Selasa, 25 November 2025. Kegiatan ini melibatkan seluruh KPU Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung dalam satu forum koordinatif. Bimtek tersebut dilaksanakan sebagai langkah memperkuat komitmen satuan kerja dalam membangun tata kelola organisasi yang bersih. Suasana kegiatan berlangsung formal dan penuh antusiasme dari seluruh peserta. Agenda ini menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan. Pada pembukaan acara, KPU Provinsi Lampung menegaskan pentingnya konsistensi dalam pembangunan Zona Integritas. Perwakilan KPU Provinsi menyampaikan bahwa satuan kerja perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Mereka menyatakan, “Pembangunan Zona Integritas merupakan pondasi utama untuk memastikan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga.” Penyampaian tersebut mendapat perhatian serius dari peserta bimtek. Penekanan itu memperkuat arah kerja yang ingin dicapai dalam program integritas kelembagaan. Materi bimtek mencakup strategi pembangunan Zona Integritas yang diterapkan di lingkungan KPU. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai indikator keberhasilan dan standar penilaian. Narasumber menjelaskan bahwa strategi yang baik harus berbasis evaluasi yang terukur. Mereka juga memaparkan tahapan implementasi yang dapat diterapkan oleh seluruh satuan kerja. Penjelasan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah pembangunan Zona Integritas. Selain strategi, peserta memperoleh materi terkait mekanisme evaluasi kinerja. Materi disampaikan dengan penjabaran teknis mengenai instrumen penilaian Zona Integritas. Pemateri menegaskan bahwa evaluasi merupakan tahap krusial dalam memastikan keberlanjutan program. Mereka menyampaikan, “Setiap unit kerja harus mampu menunjukkan progres konkret yang dapat diverifikasi.” Penegasan ini memberikan dorongan bagi peserta untuk memperkuat proses pengawasan internal. Bimtek juga memberikan materi mengenai tahapan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Narasumber menjelaskan bahwa pencapaian predikat tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan. Peserta diajak memahami langkah-langkah yang dapat diterapkan di tingkat kelembagaan. Pemateri menyampaikan bahwa predikat tersebut menjadi bukti keberhasilan dalam menjaga integritas organisasi. Suasana penyampaian materi berlangsung interaktif dengan berbagai sesi tanya jawab. KPU Kabupaten Mesuji menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam bimtek ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola. Perwakilan KPU Kabupaten Mesuji menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka menyatakan, “Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Mesuji berjalan profesional dan akuntabel.” Pernyataan tersebut menegaskan keseriusan lembaga dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kehadiran KPU Kabupaten Mesuji pada kegiatan ini menjadi langkah strategis menuju penguatan Zona Integritas di tingkat daerah.   (ali)

Mesuji, 19 November 2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji melaksanakan audiensi dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Mesuji pada Rabu, 19 November 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Aula Kantor Kejaksaan Negeri Mesuji dengan suasana formal dan komunikatif. Kegiatan ini bertujuan memperkuat hubungan antar lembaga dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Jajaran KPU Kabupaten Mesuji hadir sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan koordinasi pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Agenda tersebut menjadi ruang strategis untuk membangun pemahaman bersama mengenai pelaksanaan pemilu di daerah. Audiensi diikuti oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji yang turut didampingi staf sekretariat. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji, Sahat Robert Parulian Simatupang, S.H., M.H. Selain itu, Kasi Intelijen Jodhi Atma Enchi dan Kasi Pidsus Rizka Nurdiansyah turut hadir mendampingi jajaran Kejari Mesuji. Penyambutan berlangsung hangat dengan penegasan komitmen bersama mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Suasana dialog mencerminkan keseriusan kedua lembaga menjaga integritas proses demokrasi. Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji menyampaikan apresiasi atas kunjungan KPU Mesuji. Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan penyelenggara pemilu menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas hukum pada proses kepemiluan. Sahat Robert menyampaikan, “Kami mendukung langkah KPU Mesuji dalam menjaga profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan pemilu.” Pernyataan tersebut memberikan sinyal bahwa Kejari Mesuji siap berperan aktif dalam koordinasi lintas lembaga. Komunikasi yang dibangun memberikan ruang untuk memperkuat tata kelola pemilu di tingkat daerah. Ketua KPU Kabupaten Mesuji juga menyampaikan pandangan mengenai pentingnya audiensi ini. Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan koordinasi menjadi fondasi untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu di Mesuji. Ketua KPU Mesuji menuturkan, “Kami berharap kerja sama ini terus berjalan sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung aman dan berintegritas.” Ia memaparkan beberapa pengalaman pasca Pemilu dan Pilkada 2024 yang memerlukan penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum. Penyampaian tersebut mendapat respons positif dari pihak Kejaksaan. Pada sesi diskusi, kedua lembaga membahas berbagai aspek penguatan koordinasi teknis dan hukum. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. Diskusi berjalan interaktif dengan penyampaian pandangan berdasarkan pengalaman masing-masing institusi. Kedua pihak sepakat mengenai pentingnya respons cepat terhadap potensi kerawanan pemilu. Sesi dialog ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai strategi penguatan pengawasan proses demokrasi. Melalui audiensi tersebut, KPU Kabupaten Mesuji berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Mesuji semakin optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. Harapan ini ditujukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Mesuji. Pertemuan ini menjadi bukti komitmen kedua lembaga dalam menjaga integritas pemilu. Agenda serupa direncanakan terus dilakukan untuk memastikan koordinasi yang konsisten. Kegiatan ini menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam membangun pemilu yang berkualitas.   (ali)

Mesuji, 14 November. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang digelar oleh KPU Republik Indonesia pada Jumat, 14 November 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dari ruang rapat kantor KPU Kabupaten Mesuji. Peserta mengikuti acara melalui platform digital yang telah disiapkan penyelenggara. Sosialisasi ini menjadi bagian dari tindak lanjut penilaian Sistem Pengendalian Internal (SPI) Tahun 2024. Agenda tersebut bertujuan memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Materi utama yang disampaikan dalam sosialisasi berfokus pada mekanisme pelaksanaan keuangan. Penjelasan meliputi tata cara pencatatan, pengelolaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Seluruh uraian diarahkan agar satuan kerja memahami ketentuan standar yang diterapkan oleh KPU RI. Pemaparan juga menekankan pentingnya konsistensi dalam mengikuti pedoman akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, peserta dapat menyesuaikan praktik kerja dengan kebijakan terbaru. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan KPU. Narasumber menyampaikan bahwa pengelolaan yang baik harus berbasis transparansi dan ketertiban administrasi. Peserta diberi penjelasan mengenai prosedur pengendalian internal yang efektif. Penekanan juga diberikan pada evaluasi hasil penilaian SPI Tahun 2024. Seluruh arahan ditujukan agar satuan kerja meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. KPU RI menegaskan bahwa tindak lanjut hasil penilaian SPI tidak hanya sebatas laporan. Tindak lanjut tersebut harus diwujudkan melalui perbaikan berkelanjutan dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Upaya ini juga memperkuat integritas kelembagaan sebagai penyelenggara pemilu. KPU Mesuji menjadi salah satu satuan kerja yang berkomitmen menjalankan arahan tersebut. Kehadiran seluruh pegawai menjadi bukti keseriusan dalam memahami materi yang diberikan. Seluruh pegawai KPU Kabupaten Mesuji mengikuti kegiatan secara penuh dari awal hingga akhir. Pegawai memperoleh kesempatan untuk mempelajari kembali ketentuan teknis yang harus diterapkan di satuan kerja. Mereka juga mendapatkan ruang untuk memahami peran masing-masing dalam menjaga akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan sosialisasi secara daring tidak mengurangi efektivitas penyampaian materi. Peserta tetap aktif menyimak seluruh arahan yang disampaikan narasumber. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan tata kelola keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Mesuji semakin optimal. Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan diyakini mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban. Peningkatan ini juga mendukung kinerja organisasi yang lebih transparan dan profesional. Seluruh jajaran KPU Mesuji berkomitmen melaksanakan pedoman yang ditetapkan KPU RI. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan di bidang akuntabilitas keuangan.   (ali)

Mesuji, 10 November 2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji melaksanakan kegiatan Pemaparan dan Penandatanganan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan pada Senin, 10 November 2025. Acara berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Mesuji dengan melibatkan seluruh unsur kelembagaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan integritas penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Pelaksanaannya menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Mesuji dalam menerapkan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Agenda tersebut turut menandai langkah berkelanjutan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu. Kegiatan diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mesuji, Sekretaris, para Kasubbag, serta seluruh staf sekretariat. Kehadiran seluruh jajaran menggambarkan pentingnya keseragaman pemahaman mengenai pencegahan benturan kepentingan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian acara dengan tertib dan penuh perhatian. Pelibatan seluruh lini organisasi menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal. Dengan demikian, KPU Kabupaten Mesuji berupaya memastikan tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Mesuji, Samingan, M.Pd., yang menyampaikan arahan terkait integritas. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa profesionalitas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjaga aspek netralitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Komitmen tersebut dikemukakan sebagai bentuk tanggung jawab moral penyelenggara pemilu. Para peserta diminta untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan kinerja secara konsisten. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Seli Yuliyanti, M.H. Materi berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan pemantauan potensi benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Mesuji. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk konflik kepentingan yang mungkin terjadi dalam tugas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, disampaikan pula mekanisme pencegahan serta langkah penanganan jika potensi tersebut teridentifikasi. Materi ini memberikan pemahaman teknis bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal. Penandatanganan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dilakukan sebagai simbol komitmen bersama. Setiap peserta menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk kesanggupan untuk menjalankan tugas secara objektif. Proses ini dilaksanakan secara tertib dan disaksikan oleh seluruh jajaran yang hadir. Penandatanganan ini juga menjadi bukti nyata bahwa KPU Kabupaten Mesuji berupaya menjaga transparansi dalam setiap proses kerja. Melalui tindakan ini, lembaga menegaskan kembali pentingnya membangun budaya kerja yang bersih. Melalui kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Mesuji berharap seluruh jajarannya semakin memahami risiko benturan kepentingan. Pemahaman mengenai potensi konflik diyakini dapat meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas. Kegiatan ini juga memperkuat komitmen kolektif untuk menjaga netralitas kelembagaan. Dengan langkah tersebut, KPU Kabupaten Mesuji berupaya memperkuat kredibilitas penyelenggara pemilu di mata publik. Upaya ini sekaligus mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas.   (ali)

Mesuji, 7 November 2025. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Mesuji, Agus Sunanto, M.Pd., bersama staf menghadiri Seri Webinar Penerapan E-Government Berbasis Big Data. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia dan diikuti secara daring. Pelaksanaan berlangsung dari ruang rapat kantor KPU Kabupaten Mesuji pada Jumat, 7 November 2025. Para peserta mengikuti seluruh rangkaian acara melalui platform digital yang telah disediakan penyelenggara. Kehadiran jajaran KPU Kabupaten Mesuji menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas di bidang pengelolaan data kepemiluan. Webinar ini disusun untuk memperluas pemahaman mengenai penerapan e-government berbasis big data di lingkungan KPU. Materi yang disampaikan narasumber memaparkan konsep, strategi, dan implementasi teknologi big data dalam mendukung kinerja kelembagaan. Peserta memperoleh penjelasan mengenai manfaat integrasi data untuk mempercepat proses kerja. Selain itu, webinar turut menyoroti pentingnya standardisasi sistem informasi antar-satuan kerja. Seluruh pembahasan diarahkan untuk memperkuat kesiapan KPU dalam menghadapi kebutuhan digitalisasi pemilu. Melalui kegiatan ini, KPU RI menegaskan pentingnya transformasi digital sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemilu. Pemanfaatan big data disebut mampu meningkatkan kualitas akurasi informasi yang dihasilkan. Teknologi tersebut juga dinilai efektif mempercepat proses analisis data kepemiluan dalam berbagai tahapan. Narasumber menjelaskan bahwa integrasi data yang baik akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. KPU Kabupaten Mesuji menjadi salah satu peserta yang aktif mengikuti materi tersebut. Agus Sunanto menyampaikan bahwa penguatan kapasitas digital merupakan langkah strategis bagi KPU Kabupaten Mesuji. Ia menilai penerapan big data akan membantu memperbaiki tata kelola informasi secara lebih sistematis. Kemampuan mengelola data secara cepat dan akurat menjadi kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, penggunaan teknologi modern harus disertai dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Hal tersebut penting agar implementasi sistem berjalan optimal dan berkelanjutan. Staf KPU Mesuji yang mengikuti webinar juga mendapatkan gambaran mengenai berbagai aplikasi pendukung yang tengah dikembangkan KPU RI. Materi mencakup alur pemanfaatan big data untuk pengawasan, perencanaan, dan publikasi informasi kepemiluan. Mereka memperoleh pemahaman mengenai cara kerja sistem dalam memproses data dalam jumlah besar. Pengetahuan ini diharapkan membantu satuan kerja daerah dalam menyelaraskan program digitalisasi. Dengan demikian, KPU Mesuji dapat menyesuaikan kebutuhan internal dengan arah kebijakan pusat. Melalui keikutsertaan dalam webinar tersebut, KPU Kabupaten Mesuji memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital. Kehadiran jajaran KPU Kabupaten Mesuji menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data pemilu. Kegiatan ini sekaligus membuka ruang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar-satuan kerja KPU se-Indonesia. Pemanfaatan big data diharapkan mampu mewujudkan tata kelola informasi yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang kepemiluan.   (ali)

Mesuji, 3 November 2025 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Keprotokoleran yang diselenggarakan KPU Provinsi Lampung secara daring, Senin (3/11/2025). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Mesuji dengan dihadiri oleh jajaran sekretariat. Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Kehadiran peserta dari seluruh secretariat KPU kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung menunjukkan komitmen bersama terhadap profesionalisme kerja. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan interaktif. Narasumber dari KPU Republik Indonesia memberikan pemaparan mengenai tata cara pelaksanaan apel yang tepat sesuai prosedur. Penjelasan disampaikan secara sistematis agar mudah dipahami oleh seluruh peserta Bimtek. Materi juga mencakup mekanisme penyelenggaraan rapat pleno yang terstruktur. Selain itu, diberikan pula pembahasan mengenai etika penyambutan tamu kenegaraan dalam kegiatan resmi. Peserta mencatat poin-poin penting untuk menjadi panduan dalam penerapan praktik lapangan. Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi. Sesi tanya jawab tersebut berjalan aktif dan dinamis. Beberapa peserta menyampaikan pengalaman di daerah masing-masing terkait pelaksanaan keprotokoleran. Narasumber memberikan tanggapan sekaligus solusi yang relevan dan aplikatif. Hal ini menambah pemahaman peserta dalam menghadapi situasi nyata di lapangan. Kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antar sekretariat KPU se-Provinsi Lampung. Komunikasi yang terbangun dalam forum tersebut diharapkan menjadi dasar kerja sama berkelanjutan. Para peserta menilai Bimtek ini sangat membantu dalam memperjelas standar operasional yang harus diterapkan. KPU Kabupaten Mesuji menyambut baik keberlanjutan program peningkatan kapasitas seperti ini. Harapannya, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara periodik. Melalui Bimtek ini, KPU Kabupaten Mesuji bertekad untuk mengimplementasikan standar keprotokoleran secara konsisten. Penerapan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang tertib dan berwibawa dalam setiap kegiatan resmi. Profesionalisme menjadi aspek penting dalam menjaga citra lembaga penyelenggara pemilu. KPU Kabupaten Mesuji siap melakukan evaluasi dan penerapan hasil pelatihan secara konkret. Dengan demikian, kelembagaan KPU dapat semakin dipercaya oleh masyarakat. (ali)