Berita Terkini

Mesuji, 08 Desember 2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 pada Senin, 8 Desember 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Mesuji dengan suasana yang tertib dan terkoordinasi. Para peserta hadir tepat waktu sesuai agenda yang telah ditetapkan. Panitia memastikan seluruh kebutuhan teknis rapat terpenuhi sejak awal kegiatan. Jalannya pleno menunjukkan komitmen KPU Mesuji dalam menjaga kualitas data pemilih. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mesuji yang memimpin jalannya pembahasan. Seluruh Anggota KPU Kabupaten Mesuji turut serta memberikan perhatian penuh terhadap setiap laporan terkait data pemilih. Hadirnya jajaran internal KPU menjadi unsur utama dalam proses verifikasi. Peserta internal aktif memberikan tanggapan terhadap data yang disampaikan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung secara terbuka. Selain jajaran KPU Mesuji, sejumlah instansi dan pemangku kepentingan hadir sebagai undangan dalam kegiatan ini. Bawaslu Kabupaten Mesuji turut mengikuti pembahasan sebagai lembaga pengawas pemilu. Kejaksaan Negeri Mesuji, Kodim 0426 Tulang Bawang, dan Polres Mesuji mengirimkan perwakilan untuk memastikan koordinasi antarlembaga berjalan baik. Kesbangpol Mesuji dan beberapa dinas terkait juga hadir sebagai unsur pendukung. Keterlibatan seluruh instansi memperlihatkan pentingnya sinergi dalam pengelolaan data pemilih. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji menjadi salah satu pihak yang memberikan data teknis terkait dinamika kependudukan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Sosial Kabupaten Mesuji turut menyampaikan masukan berdasarkan temuan lapangan. Badan Pusat Statistik (BPS) Mesuji memberikan gambaran statistik yang mendukung pembaruan data. Badan Intelijen Negara (BIN) juga hadir untuk memastikan validitas informasi yang digunakan. Setiap unsur memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya. Ketua KPU Kabupaten Mesuji menyampaikan bahwa pleno PDPB merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap triwulan. Ia menegaskan pentingnya ketepatan data sebagai dasar penyelenggaraan pemilu. “Kami memastikan seluruh penambahan, pengurangan, dan perbaikan data pemilih dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil koordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya. Pernyataan tersebut menjadi penegasan atas komitmen kerja sistematis yang dijalankan KPU Mesuji. Proses pemutakhiran dilakukan secara berkelanjutan. Pada penutupan rapat, KPU Mesuji menekankan bahwa pelibatan lintas lembaga memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Setiap pihak diminta terus mendukung proses pemutakhiran agar kualitas data semakin baik. “Validitas data pemilih menjadi fondasi agar tahapan demokrasi ke depan berjalan lancar,” kata Ketua KPU Kabupaten Mesuji. Para undangan memberikan respons positif terhadap pelaksanaan pleno ini. Rapat ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk terus memperkuat data pemilih secara berkelanjutan.   (ali)

Mesuji, 4 Desember 2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji menyelenggarakan Rapat Pleno Pelaksanaan Pelaporan E-SPIP bulan November dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Kamis, 4 Desember 2025. Kegiatan tersebut dipusatkan di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Mesuji dengan suasana kerja yang tertib dan terarah. Agenda pleno ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan internal lembaga. Kehadiran para peserta memberikan dukungan terhadap kelancaran pembahasan materi. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Rapat pleno diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mesuji yang turut memberikan arahan selama proses pembahasan. Para komisioner meninjau laporan pelaksanaan E-SPIP dengan penuh perhatian. Setiap catatan yang disampaikan menjadi bagian dari evaluasi berkelanjutan. Peserta rapat memberikan masukan yang relevan terhadap peningkatan sistem pengendalian internal. Suasana diskusi berlangsung aktif dan produktif. Selain jajaran komisioner, Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji turut hadir mendampingi pelaksanaan rapat. Para Kasubbag memaparkan perkembangan pelaksanaan program kerja sesuai bidang masing-masing. Staf KPU juga berperan dalam menyampaikan laporan teknis terkait pelaksanaan E-SPIP. Kolaborasi antarstruktur organisasi memperlihatkan kesungguhan dalam menguatkan tata kelola lembaga. Setiap bagian memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan kegiatan. Ketua KPU Kabupaten Mesuji memberikan penegasan terkait pentingnya penguatan sistem pengendalian internal melalui E-SPIP. “Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan mencerminkan akuntabilitas,” ujarnya. Pernyataan tersebut menggambarkan komitmen lembaga dalam menjaga integritas pelaksanaan program kerja. Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas langkah yang telah ditempuh. Setiap temuan dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Pembahasan mengenai pembangunan Zona Integritas turut menjadi fokus utama dalam rapat pleno ini. Para peserta membahas perkembangan penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja KPU Mesuji. Setiap indikator dievaluasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar reformasi birokrasi. Komitmen pelayanan publik yang berkualitas menjadi dorongan utama dalam proses evaluasi ini. Rapat tersebut memperlihatkan keseriusan KPU Mesuji dalam memperkuat profesionalitas kelembagaan. KPU Kabupaten Mesuji berharap implementasi SPIP dapat semakin optimal setelah pembahasan yang dilakukan dalam pleno. “Kami ingin sistem ini menjadi landasan penting untuk meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan,” kata Ketua KPU Mesuji. Harapan tersebut menjadi dorongan bagi seluruh struktur organisasi untuk terus meningkatkan peran masing-masing. Kegiatan ini menegaskan pentingnya evaluasi berkala sebagai instrumen penguatan institusi. Rapat pleno ditutup dengan komitmen bersama untuk mendukung proses perbaikan organisasi secara konsisten. (ali)

Mesuji, 25 November 2025. KPU Kabupaten Mesuji menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung pada Selasa, 25 November 2025. Kegiatan ini melibatkan seluruh KPU Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung dalam satu forum koordinatif. Bimtek tersebut dilaksanakan sebagai langkah memperkuat komitmen satuan kerja dalam membangun tata kelola organisasi yang bersih. Suasana kegiatan berlangsung formal dan penuh antusiasme dari seluruh peserta. Agenda ini menjadi ruang untuk meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan. Pada pembukaan acara, KPU Provinsi Lampung menegaskan pentingnya konsistensi dalam pembangunan Zona Integritas. Perwakilan KPU Provinsi menyampaikan bahwa satuan kerja perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Mereka menyatakan, “Pembangunan Zona Integritas merupakan pondasi utama untuk memastikan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga.” Penyampaian tersebut mendapat perhatian serius dari peserta bimtek. Penekanan itu memperkuat arah kerja yang ingin dicapai dalam program integritas kelembagaan. Materi bimtek mencakup strategi pembangunan Zona Integritas yang diterapkan di lingkungan KPU. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai indikator keberhasilan dan standar penilaian. Narasumber menjelaskan bahwa strategi yang baik harus berbasis evaluasi yang terukur. Mereka juga memaparkan tahapan implementasi yang dapat diterapkan oleh seluruh satuan kerja. Penjelasan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah pembangunan Zona Integritas. Selain strategi, peserta memperoleh materi terkait mekanisme evaluasi kinerja. Materi disampaikan dengan penjabaran teknis mengenai instrumen penilaian Zona Integritas. Pemateri menegaskan bahwa evaluasi merupakan tahap krusial dalam memastikan keberlanjutan program. Mereka menyampaikan, “Setiap unit kerja harus mampu menunjukkan progres konkret yang dapat diverifikasi.” Penegasan ini memberikan dorongan bagi peserta untuk memperkuat proses pengawasan internal. Bimtek juga memberikan materi mengenai tahapan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Narasumber menjelaskan bahwa pencapaian predikat tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dan berkelanjutan. Peserta diajak memahami langkah-langkah yang dapat diterapkan di tingkat kelembagaan. Pemateri menyampaikan bahwa predikat tersebut menjadi bukti keberhasilan dalam menjaga integritas organisasi. Suasana penyampaian materi berlangsung interaktif dengan berbagai sesi tanya jawab. KPU Kabupaten Mesuji menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam bimtek ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola. Perwakilan KPU Kabupaten Mesuji menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka menyatakan, “Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Mesuji berjalan profesional dan akuntabel.” Pernyataan tersebut menegaskan keseriusan lembaga dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kehadiran KPU Kabupaten Mesuji pada kegiatan ini menjadi langkah strategis menuju penguatan Zona Integritas di tingkat daerah.   (ali)

Mesuji, 19 November 2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji melaksanakan audiensi dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Mesuji pada Rabu, 19 November 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Aula Kantor Kejaksaan Negeri Mesuji dengan suasana formal dan komunikatif. Kegiatan ini bertujuan memperkuat hubungan antar lembaga dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Jajaran KPU Kabupaten Mesuji hadir sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan koordinasi pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Agenda tersebut menjadi ruang strategis untuk membangun pemahaman bersama mengenai pelaksanaan pemilu di daerah. Audiensi diikuti oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji yang turut didampingi staf sekretariat. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji, Sahat Robert Parulian Simatupang, S.H., M.H. Selain itu, Kasi Intelijen Jodhi Atma Enchi dan Kasi Pidsus Rizka Nurdiansyah turut hadir mendampingi jajaran Kejari Mesuji. Penyambutan berlangsung hangat dengan penegasan komitmen bersama mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Suasana dialog mencerminkan keseriusan kedua lembaga menjaga integritas proses demokrasi. Kepala Kejaksaan Negeri Mesuji menyampaikan apresiasi atas kunjungan KPU Mesuji. Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan penyelenggara pemilu menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas hukum pada proses kepemiluan. Sahat Robert menyampaikan, “Kami mendukung langkah KPU Mesuji dalam menjaga profesionalisme dan transparansi penyelenggaraan pemilu.” Pernyataan tersebut memberikan sinyal bahwa Kejari Mesuji siap berperan aktif dalam koordinasi lintas lembaga. Komunikasi yang dibangun memberikan ruang untuk memperkuat tata kelola pemilu di tingkat daerah. Ketua KPU Kabupaten Mesuji juga menyampaikan pandangan mengenai pentingnya audiensi ini. Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan koordinasi menjadi fondasi untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu di Mesuji. Ketua KPU Mesuji menuturkan, “Kami berharap kerja sama ini terus berjalan sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung aman dan berintegritas.” Ia memaparkan beberapa pengalaman pasca Pemilu dan Pilkada 2024 yang memerlukan penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum. Penyampaian tersebut mendapat respons positif dari pihak Kejaksaan. Pada sesi diskusi, kedua lembaga membahas berbagai aspek penguatan koordinasi teknis dan hukum. Pembahasan difokuskan pada langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemilu berikutnya. Diskusi berjalan interaktif dengan penyampaian pandangan berdasarkan pengalaman masing-masing institusi. Kedua pihak sepakat mengenai pentingnya respons cepat terhadap potensi kerawanan pemilu. Sesi dialog ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai strategi penguatan pengawasan proses demokrasi. Melalui audiensi tersebut, KPU Kabupaten Mesuji berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Mesuji semakin optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. Harapan ini ditujukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kabupaten Mesuji. Pertemuan ini menjadi bukti komitmen kedua lembaga dalam menjaga integritas pemilu. Agenda serupa direncanakan terus dilakukan untuk memastikan koordinasi yang konsisten. Kegiatan ini menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam membangun pemilu yang berkualitas.   (ali)

Mesuji, 14 November. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang digelar oleh KPU Republik Indonesia pada Jumat, 14 November 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dari ruang rapat kantor KPU Kabupaten Mesuji. Peserta mengikuti acara melalui platform digital yang telah disiapkan penyelenggara. Sosialisasi ini menjadi bagian dari tindak lanjut penilaian Sistem Pengendalian Internal (SPI) Tahun 2024. Agenda tersebut bertujuan memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Materi utama yang disampaikan dalam sosialisasi berfokus pada mekanisme pelaksanaan keuangan. Penjelasan meliputi tata cara pencatatan, pengelolaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Seluruh uraian diarahkan agar satuan kerja memahami ketentuan standar yang diterapkan oleh KPU RI. Pemaparan juga menekankan pentingnya konsistensi dalam mengikuti pedoman akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, peserta dapat menyesuaikan praktik kerja dengan kebijakan terbaru. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan KPU. Narasumber menyampaikan bahwa pengelolaan yang baik harus berbasis transparansi dan ketertiban administrasi. Peserta diberi penjelasan mengenai prosedur pengendalian internal yang efektif. Penekanan juga diberikan pada evaluasi hasil penilaian SPI Tahun 2024. Seluruh arahan ditujukan agar satuan kerja meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. KPU RI menegaskan bahwa tindak lanjut hasil penilaian SPI tidak hanya sebatas laporan. Tindak lanjut tersebut harus diwujudkan melalui perbaikan berkelanjutan dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Upaya ini juga memperkuat integritas kelembagaan sebagai penyelenggara pemilu. KPU Mesuji menjadi salah satu satuan kerja yang berkomitmen menjalankan arahan tersebut. Kehadiran seluruh pegawai menjadi bukti keseriusan dalam memahami materi yang diberikan. Seluruh pegawai KPU Kabupaten Mesuji mengikuti kegiatan secara penuh dari awal hingga akhir. Pegawai memperoleh kesempatan untuk mempelajari kembali ketentuan teknis yang harus diterapkan di satuan kerja. Mereka juga mendapatkan ruang untuk memahami peran masing-masing dalam menjaga akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan sosialisasi secara daring tidak mengurangi efektivitas penyampaian materi. Peserta tetap aktif menyimak seluruh arahan yang disampaikan narasumber. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan tata kelola keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Mesuji semakin optimal. Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan diyakini mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban. Peningkatan ini juga mendukung kinerja organisasi yang lebih transparan dan profesional. Seluruh jajaran KPU Mesuji berkomitmen melaksanakan pedoman yang ditetapkan KPU RI. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan di bidang akuntabilitas keuangan.   (ali)

Mesuji, 10 November 2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji melaksanakan kegiatan Pemaparan dan Penandatanganan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan pada Senin, 10 November 2025. Acara berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Mesuji dengan melibatkan seluruh unsur kelembagaan. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan integritas penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Pelaksanaannya menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Mesuji dalam menerapkan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Agenda tersebut turut menandai langkah berkelanjutan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu. Kegiatan diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mesuji, Sekretaris, para Kasubbag, serta seluruh staf sekretariat. Kehadiran seluruh jajaran menggambarkan pentingnya keseragaman pemahaman mengenai pencegahan benturan kepentingan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian acara dengan tertib dan penuh perhatian. Pelibatan seluruh lini organisasi menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal. Dengan demikian, KPU Kabupaten Mesuji berupaya memastikan tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Mesuji, Samingan, M.Pd., yang menyampaikan arahan terkait integritas. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa profesionalitas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjaga aspek netralitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Komitmen tersebut dikemukakan sebagai bentuk tanggung jawab moral penyelenggara pemilu. Para peserta diminta untuk terus meningkatkan kedisiplinan dan kinerja secara konsisten. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Seli Yuliyanti, M.H. Materi berfokus pada pengelolaan dan pelaksanaan pemantauan potensi benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Mesuji. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk konflik kepentingan yang mungkin terjadi dalam tugas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, disampaikan pula mekanisme pencegahan serta langkah penanganan jika potensi tersebut teridentifikasi. Materi ini memberikan pemahaman teknis bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal. Penandatanganan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dilakukan sebagai simbol komitmen bersama. Setiap peserta menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk kesanggupan untuk menjalankan tugas secara objektif. Proses ini dilaksanakan secara tertib dan disaksikan oleh seluruh jajaran yang hadir. Penandatanganan ini juga menjadi bukti nyata bahwa KPU Kabupaten Mesuji berupaya menjaga transparansi dalam setiap proses kerja. Melalui tindakan ini, lembaga menegaskan kembali pentingnya membangun budaya kerja yang bersih. Melalui kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Mesuji berharap seluruh jajarannya semakin memahami risiko benturan kepentingan. Pemahaman mengenai potensi konflik diyakini dapat meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas. Kegiatan ini juga memperkuat komitmen kolektif untuk menjaga netralitas kelembagaan. Dengan langkah tersebut, KPU Kabupaten Mesuji berupaya memperkuat kredibilitas penyelenggara pemilu di mata publik. Upaya ini sekaligus mendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas.   (ali)