Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji mengikuti kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Secara Serentak Tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung. Penandatanganan dilaksanakan secara daring pada Kamis, 8 Januari 2026. KPU Kabupaten Mesuji mengikuti kegiatan dari ruang rapat kantor KPU Kabupaten Mesuji. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan fokus mengikuti rangkaian acara. Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja menjadi wujud komitmen bersama jajaran KPU se-Provinsi Lampung. Komitmen tersebut diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini menegaskan keseriusan setiap satuan kerja dalam menjaga standar etika dan kinerja kelembagaan. Seluruh peserta mengikuti prosesi penandatanganan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Momentum ini juga dipandang sebagai penguatan sikap dan tanggung jawab penyelenggara pemilu. KPU Kabupaten Mesuji menyampaikan kesiapan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. KPU menegaskan bahwa target kinerja tahun 2026 akan dijalankan secara disiplin dan terukur. “Kami berkomitmen melaksanakan seluruh tanggung jawab kelembagaan sesuai aturan serta target kinerja yang telah ditetapkan,” ujar perwakilan KPU Kabupaten Mesuji dalam kegiatan tersebut. Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk penguatan komitmen organisasi di awal tahun kerja. KPU Kabupaten Mesuji juga menyatakan akan menjaga konsistensi kerja pada setiap tahapan program. KPU Provinsi Lampung menekankan pentingnya keseragaman komitmen dalam satu barisan penyelenggara pemilu. Penandatanganan dilakukan secara serentak sebagai simbol pengikat moral dan kinerja. “Pakta integritas ini menjadi pedoman sikap dan kerja yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata perwakilan KPU Provinsi Lampung. Menurutnya, perjanjian kinerja menjadi acuan pengukuran capaian kerja sepanjang tahun 2026. Ia juga mengingatkan agar prinsip akuntabilitas dan keterbukaan diterapkan dalam setiap kegiatan kelembagaan. Kegiatan ini turut menjadi momentum penguatan tata kelola organisasi di lingkungan KPU. Penguatan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan secara berkelanjutan. Budaya kerja yang berorientasi pada hasil kembali ditegaskan sebagai arah utama pelaksanaan program. Pelayanan publik yang prima menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. KPU Kabupaten Mesuji menyatakan siap memperkuat koordinasi internal agar target kerja berjalan selaras. Di akhir kegiatan, KPU Kabupaten Mesuji menegaskan komitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. KPU menilai kepercayaan publik dibangun melalui konsistensi, integritas, dan kinerja yang dapat diuji. “Kami ingin masyarakat merasakan layanan yang jelas, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar perwakilan KPU Kabupaten Mesuji. KPU Kabupaten Mesuji memastikan semangat pakta integritas menjadi pedoman kerja sepanjang 2026. Dengan langkah tersebut, KPU berharap kinerja kelembagaan semakin kuat dan proses demokrasi terus terjaga.   (ali)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji melaksanakan Kajian Teknis Kepemiluan terkait Pergantian Antar Waktu (PAW). Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025. Kajian berlangsung di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Mesuji pada Kamis, 8 Januari 2026. Forum diikuti jajaran pimpinan serta sekretariat KPU Kabupaten Mesuji. Sejak awal, suasana diskusi tampak serius dan penuh perhatian terhadap materi. Kajian teknis digelar untuk memperdalam pemahaman terhadap regulasi terbaru mengenai mekanisme PAW. KPU Kabupaten Mesuji menilai penguasaan aturan menjadi prasyarat penting dalam menjalankan kewenangan secara tepat. Peserta diarahkan untuk membaca ketentuan secara cermat dan menelaah pasal-pasal yang relevan. Fokus pembahasan menempatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan sebagai landasan kerja. Kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran bersama dalam penguatan kapasitas kelembagaan. Dalam sesi pemaparan materi, peserta membahas aspek prosedural dalam pelaksanaan PAW. Penekanan diberikan pada alur tahapan yang harus ditempuh sesuai ketentuan PKPU. “Kami ingin seluruh jajaran memahami langkah-langkah PAW secara utuh agar pelaksanaannya tertib dan tepat,” ujar salah satu pimpinan KPU Kabupaten Mesuji. Menurutnya, kejelasan prosedur akan membantu kerja kelembagaan berjalan lebih terukur. Pemaparan dilengkapi contoh situasi teknis yang kerap muncul dalam pelaksanaan. Selain prosedur, pembahasan menyoroti unsur administrasi yang wajib dipenuhi dalam proses PAW. Peserta menelaah kelengkapan dokumen, format, serta ketepatan pencatatan administrasi. Dalam forum, berbagai kemungkinan kendala administratif dibedah untuk menghindari kesalahan di kemudian hari. “Administrasi harus rapi sejak awal karena menjadi dasar penilaian legalitas proses,” kata perwakilan sekretariat KPU Kabupaten Mesuji. Pesan tersebut menguatkan pentingnya disiplin administrasi dalam setiap tahapan. Kajian juga mengulas implikasi teknis yang perlu diperhatikan saat PKPU Nomor 3 Tahun 2025 diterapkan. Peserta menimbang dampak aturan terhadap pola kerja internal dan koordinasi dengan pihak terkait. Diskusi berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab yang menajamkan pemahaman peserta. “Forum ini membuat kami lebih siap menghadapi situasi teknis yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat,” ujar salah satu peserta kajian. Catatan hasil diskusi dihimpun sebagai bahan penguatan pelaksanaan tugas di lapangan. KPU Kabupaten Mesuji menegaskan komitmennya untuk senantiasa siap menjalankan tugas dan kewenangan sesuai aturan. Melalui kajian teknis ini, KPU mendorong kesamaan persepsi agar mekanisme PAW berjalan profesional dan akuntabel. KPU juga menekankan bahwa integritas menjadi pegangan utama dalam setiap keputusan kelembagaan. “Kami menjaga kepercayaan publik melalui kerja yang taat regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar pimpinan KPU Kabupaten Mesuji. Dengan penguatan pemahaman regulasi, KPU Kabupaten Mesuji berharap pelaksanaan PAW dapat berlangsung tertib dan berintegritas.   (ali)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji melaksanakan audiensi dengan Bupati Mesuji Hj. Elfianah, S.E., bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mesuji. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Mesuji pada Rabu, 7 Januari 2026. Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mesuji. Audiensi menjadi forum awal untuk menyamakan pemahaman terkait tahapan dan dukungan penyelenggaraan. Sejumlah poin teknis dan administrasi dibahas secara terbuka dalam pertemuan itu. Audiensi bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi agar tahapan Pemilihan Kepala Desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Mesuji menekankan pentingnya tertib administrasi sebagai dasar pelaksanaan yang rapi dan terukur. Penyelenggaraan Pilkades juga diarahkan agar tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Dalam forum tersebut, para pihak membahas kebutuhan dukungan lintas sektor untuk menjaga kualitas proses. Pembahasan dilakukan dengan suasana kerja yang serius dan konstruktif. Dalam pertemuan itu, KPU Kabupaten Mesuji menyampaikan pandangan dan masukan teknis terkait pelaksanaan pemilihan. KPU menyoroti perlunya dukungan penyelenggaraan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. “Kami mendorong agar seluruh tahapan berjalan terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar perwakilan KPU Kabupaten Mesuji dalam audiensi tersebut. KPU juga mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menghadirkan kepemimpinan desa yang legitimate. Masukan teknis disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Bupati Mesuji Hj. Elfianah, S.E., menyambut baik audiensi yang dilakukan KPU Kabupaten Mesuji bersama DPMD. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi fondasi untuk menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa. “Pemerintah daerah siap bersinergi agar proses Pemilihan Kepala Desa berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan,” kata Hj. Elfianah, S.E. Menurutnya, koordinasi yang kuat akan membantu mencegah persoalan administratif maupun teknis di lapangan. Ia juga meminta jajaran terkait menjaga komunikasi agar setiap tahapan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan. DPMD Kabupaten Mesuji turut hadir sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pembinaan pemerintahan desa. Dalam audiensi, DPMD menegaskan komitmen mendukung penyelenggaraan Pilkades sesuai regulasi yang berlaku. “Kami akan memastikan koordinasi teknis dan pembinaan administrasi desa berjalan sejalan dengan kebutuhan tahapan pemilihan,” ujar perwakilan DPMD. Kehadiran DPMD memperkuat keterpaduan kerja antara pemerintah daerah dan pihak penyelenggara. Pertemuan juga menjadi ruang untuk menginventarisasi kebutuhan dukungan yang diperlukan sebelum tahapan berjalan. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang konstruktif dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Mesuji. Para pihak sepakat menjaga integritas pelaksanaan agar proses berlangsung lancar dan dipercaya publik. KPU Kabupaten Mesuji menyatakan siap mengawal aspek teknis dan penguatan tata kelola penyelenggaraan. Pemerintah daerah melalui Hj. Elfianah, S.E., dan DPMD menyampaikan kesiapan mendukung koordinasi lintas sektor sesuai kewenangan masing-masing. Dengan komitmen bersama tersebut, Pilkades di Kabupaten Mesuji diarahkan berlangsung aman, lancar, dan berintegritas.   (ali

Mesuji, 31 Desember 2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mesuji menghadiri kegiatan Penggalangan Donasi Bencana Alam, Jalan Sehat, dan Doa Bersama Lintas Agama yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 31 Desember 2025. Lokasi kegiatan dipusatkan di Lapangan Margo Mulyo. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Suasana kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Fokus bantuan ditujukan bagi wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah Kabupaten Mesuji mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif. Partisipasi berbagai pihak mencerminkan semangat solidaritas yang kuat. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui donasi dan doa bersama. Rangkaian acara diawali dengan kegiatan jalan sehat. Jalan sehat diikuti oleh unsur Forkopimda, instansi vertikal, dan aparatur sipil negara. Hadir pula organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, serta masyarakat umum. Kegiatan ini berlangsung tertib dan meriah. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan dimulai. Perwakilan KPU Kabupaten Mesuji menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Kami mendukung penuh kegiatan kemanusiaan yang memperkuat solidaritas sosial masyarakat,” ujar salah satu komisioner KPU Kabupaten Mesuji. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan lintas sektor. Kehadiran KPU merupakan bentuk dukungan kelembagaan terhadap nilai kemanusiaan. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antarlembaga di daerah. Setelah jalan sehat, acara dilanjutkan dengan doa bersama lintas agama. Doa dipimpin oleh perwakilan dari berbagai agama yang ada di Kabupaten Mesuji. Doa bersama menjadi simbol persatuan dan keharmonisan dalam keberagaman. “Kami berharap para korban diberikan kekuatan dan ketabahan,” ungkap salah satu tokoh agama. Harapan untuk pemulihan daerah terdampak menjadi doa bersama seluruh peserta. Melalui kegiatan ini, semangat gotong royong masyarakat Kabupaten Mesuji kembali diteguhkan. Penggalangan donasi diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban bencana. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial. KPU Kabupaten Mesuji menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan kemasyarakatan. Acara ditutup dengan kebersamaan dan rasa empati yang mendalam. (ali)

Mesuji, 30 Desember 2025. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji menerima kunjungan kerja Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, pada Selasa, 30 Desember 2025. Kunjungan tersebut berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Mesuji. Agenda utama kegiatan adalah Monitoring Pengelolaan Anggaran dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan berjenjang di lingkungan KPU. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh perhatian. Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, menyampaikan bahwa monitoring ini bertujuan memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai ketentuan. “Pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya dalam sambutan. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaporan keuangan. Menurutnya, sistem pengendalian intern menjadi fondasi utama akuntabilitas lembaga. Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi bersama antara KPU provinsi dan kabupaten. Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mesuji. Hadir pula Sekretaris KPU Kabupaten Mesuji, para Kepala Subbagian, serta seluruh jajaran staf. Kehadiran pimpinan dan pegawai menunjukkan komitmen bersama dalam pengelolaan anggaran. Ketua KPU Kabupaten Mesuji menyambut baik pelaksanaan monitoring tersebut. Ia menyatakan bahwa pendampingan dari KPU Provinsi sangat dibutuhkan dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan terkait pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Pemaparan disampaikan oleh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Mesuji. Materi mencakup realisasi anggaran, mekanisme pelaporan, dan penerapan pengendalian intern. Seluruh peserta mengikuti pemaparan dengan seksama. Data dan dokumen pendukung menjadi bagian penting dalam penyampaian materi. Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan evaluasi. Dalam sesi tersebut, berbagai masukan dan catatan disampaikan oleh tim monitoring KPU Provinsi Lampung. “Diskusi ini penting untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai regulasi,” kata Erwan Bustami. Jajaran KPU Kabupaten Mesuji merespons setiap masukan secara terbuka. Proses evaluasi berlangsung interaktif dan konstruktif. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Mesuji semakin meningkat. Monitoring PIPK menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian intern. Seluruh jajaran diharapkan mampu menindaklanjuti hasil evaluasi secara berkelanjutan. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas terus menjadi prioritas kelembagaan. Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan. (ali)

Mesuji, 17 Desember 2025. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Mesuji, Agus Sunanto, M.Pd., mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring oleh KPU Republik Indonesia pada Rabu, 17 Desember 2025. Agus Sunanto mengikuti kegiatan ini didampingi oleh Kepala Subbagian dan staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi. Keikutsertaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kelembagaan KPU daerah. Seluruh rangkaian kegiatan diikuti dengan penuh perhatian. Rapat pleno nasional ini menjadi agenda strategis dalam proses konsolidasi data pemilih secara berkelanjutan. KPU Republik Indonesia memimpin jalannya pleno yang diikuti oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Setiap satuan kerja menyampaikan dan mencermati hasil rekapitulasi PDPB dari wilayah masing-masing. Forum ini juga menjadi ruang klarifikasi terhadap dinamika data pemilih yang terus mengalami perubahan. Proses pleno berlangsung terbuka dan sistematis. Dalam kesempatan tersebut, Agus Sunanto menegaskan pentingnya akurasi data pemilih sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemilu. “Data pemilih yang mutakhir dan valid merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” ujar Agus Sunanto. Ia menyampaikan bahwa PDPB harus dikelola secara konsisten dan profesional. Menurutnya, pemutakhiran berkelanjutan mencerminkan komitmen KPU dalam menjaga hak konstitusional warga negara. Pernyataan tersebut disampaikan saat mengikuti pleno secara daring. KPU Kabupaten Mesuji secara aktif melakukan pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini melibatkan pencermatan data kependudukan dan laporan perubahan elemen pemilih. Setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemutakhiran kemudian direkapitulasi dan dilaporkan secara berjenjang. Mekanisme ini bertujuan menjaga validitas data secara berkelanjutan. Rapat pleno terbuka juga menjadi sarana evaluasi nasional terhadap pelaksanaan PDPB. KPU RI menekankan pentingnya keseragaman pemahaman dan pelaksanaan di seluruh daerah. Setiap masukan dari daerah dicatat sebagai bahan penyempurnaan kebijakan teknis. Diskusi berlangsung dinamis dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi. Seluruh peserta mengikuti agenda hingga selesai. Melalui keikutsertaan dalam rapat pleno nasional ini, KPU Kabupaten Mesuji memperkuat komitmen dalam menjaga kualitas data pemilih. Data pemilih yang akurat diharapkan mendukung tahapan pemilu berikutnya secara optimal. KPU Kabupaten Mesuji terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan data dan informasi. Langkah ini sejalan dengan prinsip profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Upaya berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari pelayanan demokrasi kepada masyarakat. (ali)